Modernis.co, Surabaya – Jumlah korban terjangkit virus korona (Covid-19) sudah mencapai angka 134 kasus. Dari jumlah yang ada, lima orang dinyatakan meninggal dunia dan delapan orang sudah dinyatakan sembuh.
Di Jawa Timur, beberapa Universitas ternama sudah melayangkan surat edaran sebagai bentuk antisipasi agar civitas akademika terhindar dari wabah Covid-19. Mahasiswa dan perangkat universitas diliburkan sementara aktivitasnya dan menggantinya dengan kuliah berbasis online.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu ditingkatkan kesiagaan secara cepat agar dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terindikasi mengalami gejala serangan Covid-19.
Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Andreas Susanto mengatakan Pemprov Jatim terkesan lamban dalam mengantisipasi penanganan virus corona. Ketika berita Covid-19 muncul di pertengahan Desember 2019 lalu.
“Pemerintah baik pusat dan daerah terlihat santai dan menjamin virus korona tidak akan masuk ke Indonesia. Hal ini dibisa dilihat dari beberapa pernyataan menteri,” Kata Andreas.
Andreas melanjutkan bahwa pemprov semestinya cepat tanggap sebelum wabah Covid-19 tersebar di seluruh daerah-daerah.
“Jangan sampai dengan lambatnya pemerintah bertindak seluruh warga jatim jadi panik,” imbuhnya.
Sekretaris Umum DPD IMM Jawa Timur, Nur Alim melanjutkan bahwa tidak cukup jika pemerintah hanya memberikan rujukan rumah sakit dan pelayanan aduan, tapi perlu dilakukan observasi berkelanjutan di beberapa kabupaten/kota yang memiliki potensi wabah Covid-19 tersebar.
“Satgas yang dibentuk oleh pemprov harus bergerak ke daerah-daerah berpotensi corona melakukan observasi lanjutan untuk mencari tahu penyebaran Covid-19 seperti apa. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan data yang diberitakan media saat ini, karena bisa saja ada kasus yang terlewatkan,” kata Nur ketika dihubungi modernis.co, Selasa (17/03).
Ia menambahkan daerah-daerah yang aktif menyumbang TKI perlu diberikan pelayanan khusus karena bisa jadi penyebaran virus berasal dari sana. Kata Pemuda asal Makassar ini.
“Kita perlu menguatkan kesiagaan, layanan aduan perlu diperbanyak dan jaminan kesehatan harus diberikan oleh pemerintah provinsi Jatim,” katanya.
Ia menyarankan bahwa informasi tidak perlu ditutupi, semua hal terkait Covid-19 harus transparan agar tidak menimbulkan kepanikan. (Nam)
Redaksi
Mari narasikan pikiran-pikiran anda via website kami!
Kirim Tulisan Lewat Sini